Kasus Dewan Tabrak Buruh, BK DPRD Cilegon Hanya Bisa Rekomendasikan ke DPP Partai Gelora

KonteksMedia – Polemik dugaan tindakan arogan dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah satu anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Gelora memasuki babak baru. Puluhan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (17/6/2025), menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Cilegon agar segera mengambil tindakan tegas.

Ketua BK DPRD Kota Cilegon, Fahri Muhammad Rizky saat dia depan buruh menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan prosedur internal, meskipun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk secara tertulis.

“Walaupun surat pengaduan dan laporan belum masuk ke kita menurut pasal 8 ayat 4, bahwasanya kalau ada berita tanpa ada pengaduan kita bisa menanganinya,” ujar Fahri saat dikonfirmasi pada Selasa (17/6/2025).

Also Read:

Mahasiswa dan Dosen UNPAM Serang Prodi Sistem Komputer Laksanakan PKM di SMKN 1 Kragilan

Fahri mengungkapkan bahwa BK merespons cepat karena isu tersebut telah viral dan menimbulkan keresahan publik. Ia menegaskan bahwa beberapa langkah telah dilakukan untuk menyelidiki informasi yang berkembang di media sosial.

“Jadi inikan sudah hampir seminggu yah dari kejadian, makanya di sini kami sudah melakukan upaya-upaya terkait yang beredar di media sosial ini karena isunya viral, upaya-upaya yang sudah kita lakukan penyelidikan dari berita ini,” lanjutnya.

Also Read:

Dijuluki Kota Seribu Dollar, HIPMI Cilegon Dorong Pendirian Mall Industri

Ia menjelaskan bahwa proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Namun demikian, BK mengaku memiliki kewenangan terbatas dalam menjatuhkan sanksi.

“Dari hasil penyelidikan ini nanti kita akan verifikasi, makanya kita harap bisa menjaga kondusifitas biar kita bersama-sama bekerjasama terkait verifikasi,” ujar Fahri.

Also Read:

Wamendagri Tinjau Poskamling di Kota Cilegon, Harapkan Warga Bisa Saling Menjaga

“Setelah verifikasi kita akan melakukan klarifikasi, tapi kita dari badan kehormatan tidak bisa mengambil keputusan secara penuh,” imbuhnya.

Fahri menambahkan bahwa kewenangan akhir dalam menangani sanksi terhadap kader sepenuhnya berada di tangan partai politik yang bersangkutan.

Also Read:

Beberapa Pajabat Eselon II di Cilegon Menunggu Giliran Wawancara

“Kasus viral ini kita hanya bisa menjembatani memfasilitasi kepada DPP partai yang bersangkutan,” pungkasnya. (*/Red)

Also Read:

Pengusaha Lokal Geram, Minta PT HINE Terbuka Terkait Material Sisa Proyek di Lingkungan PT LCI