KonteksMedia – Anggota DPRD Banten dari Fraksi PAN, Dede Rohana, mengkritik pelaksanaan Safari Ramadan yang dilakukan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah. Menurutnya, kegiatan yang seharusnya berfokus pada syiar Islam dan peningkatan amalan selama Ramadan justru sarat dengan nuansa politik menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Dede menyoroti penggunaan dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam kegiatan tersebut, yang menurutnya tidak patut karena justru digunakan untuk kepentingan politik.
“Saya lihat dari beberapa video Safari Ramadan, anggaran dari BAZNAS sangat tidak patut. Yang disampaikan bukan soal syiar agama, melainkan lebih banyak membahas Pilkada. Apalagi ini menggunakan dana umat, menurut saya ini cacat moral dan harus dihentikan,” tegas Dede Rohana.
Ia juga menilai bahwa Safari Ramadan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan amal ibadah, justru disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
“Kalau memang ingin mengadakan Safari Ramadan, jangan bicara soal PSU atau Pilkada. Fokus saja bagaimana meningkatkan amalan masyarakat selama Ramadan. Sementara ini, bantuan yang diberikan kepada guru ngaji pun menggunakan dana BAZNAS. Ini tidak bijak dan justru memberikan contoh buruk kepada masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dede menilai kegiatan tersebut hanyalah kamuflase dari kampanye terselubung. Ia mengklaim bahwa berbagai video yang beredar menunjukkan adanya upaya pihak tertentu memanfaatkan Safari Ramadan untuk kepentingan politik.
“Mereka menggunakan momentum Safari Ramadan untuk kepentingan satu calon. Ini jelas cawe-cawe. Sebagai kepala daerah, seharusnya Bupati tidak membungkus dana umat dengan sosialisasi yang substansinya justru bermuatan politik,” ujarnya.
Terkait dugaan kampanye terselubung, Dede menyatakan bahwa tidak ada kampanye formal yang secara terang-terangan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. Namun, ia menilai substansi dalam beberapa video yang beredar mengarah pada kampanye hitam.
“Memang tidak ada kampanye terbuka secara langsung, tapi substansi bahasanya mengarah ke black campaign. Salah satu video menyebutkan jangan sampai PSU terulang lagi, dan itu menyalahkan paslon tertentu. Ini jelas kampanye terselubung,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai alat peraga kampanye (APK) paslon 02, Dede mengungkapkan bahwa dirinya bukan bagian dari tim APK, namun ia sempat berkomunikasi dengan Bawaslu terkait hal ini.
“Terakhir saya komunikasi dengan tim APK di Bawaslu, mereka tidak melarang dan tidak memerintahkan. Tidak ada aturan yang jelas, jadi posisinya masih abu-abu. Kami ingin lebih masif, tapi tetap bertahan sesuai aturan,” pungkasnya. (*/Red)