Praktisi Hukum Minta Rencana Pembangunan Pelabuhan Warnasari Diaudit Forensik

KonteksMedia – Rencana pembangunan Pelabuhan Warnasari yang telah menjadi mimpi besar Pemerintah Kota Cilegon sejak tahun 2002 hingga kini belum juga terwujud. Meski aset tanah sudah diserahkan kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) sebagai operator, sejumlah kendala dari aspek legal, teknis, hingga minimnya modal masih membayangi.

Dengan kondisi saat ini, modal yang tersedia baru sebesar Rp 98 miliar, belum ada akses jalan memadai, serta persoalan koordinasi antar-pemangku kepentingan yang belum tuntas. Menanggapi hal tersebut.

Praktisi Hukum Kota Cilegon, Agus Rahmat, menyampaikan sejumlah pandangan kritis. Ia menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi total terhadap rencana pembangunan pelabuhan sebelum proyek ini dilanjutkan.

Also Read:

Wali Kota Robinsar Apresiasi Kinerja Polres Cilegon Ungkap Peredaran Narkotika

“Lakukan evaluasi dulu, lakukan pengkajian visibilitas study di luar pokok regulasi yang ada, setelah itu mau tidak mau harus dikerjasamakan kalau mau hidup, tapi tarik mundur dulu, evaluasi dulu ini mau seperti apa,” ujarnya, Selasa (29/4/2025)

Karena penyertaan modalnya dari Kas Daerah, Agus meminta agar dikelola secara transparan.

Also Read:

Percasi Kota Cilegon Rajut Kebersamaan dengan Ngerond Catur

“Saya sebagai masyarakat cilegon mendukung pelabuhan warnasari, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Tapi karena penyertaan modal di PCM ini berasal dari kas deaerah. Sehingga pengelolaannya harus transparan,” kata Agus

Menurut Agus selama ini modal yang tempatkan sangat besar tapi deviden yang diberikan sangat minim.

Also Read:

Cetak Laba Signifikan, Badan Usaha Muda Indonesia Apresiasi Kebangkitan Krakatau Steel

“Selama ini modal ini sangat besar ditempatkan 1,2 Triliun terlepas dari fisik atau bahkan barang tidak bergerak. Sementra dari deviden yang diberikan pemda hanya 16 Milliar, maka jauh sekali, aka dari itu kita dorong untuk evaluasi, oleh karena itu masyarakat menginginkan audit forensik namanya,” ujar Agus

“Masyarakat akan liat bagaimana cashflow nya, fakturnya. Kalo ini dikelola dengan baik pasti tidak ada persoalan. Artinya bahwa kita mendukung itu harus mengevaluasi dan mengkritisi,” pungkasnya (*/Red)

Also Read:

DPP GMNI Gelar Bakti Sosial Ekologis di Cilegon, Tegaskan Komitmen Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan