CILEGON – Polemik keterlibatan empat oknum anggota DPRD Kota Cilegon dalam aksi demonstrasi di kawasan proyek Lotte Chemicals Indonesia (LCI) pada Oktober 2024 lalu terus bergulir dan menuai sorotan tajam. Aksi yang dilakukan para legislator itu dinilai tidak mencerminkan sikap negarawan dan menyalahi etika sebagai wakil rakyat.
Menyikapi situasi tersebut, tokoh masyarakat Cilegon yang juga mantan anggota DPRD Kota Cilegon periode pertama, Haji Nawawi Sahim, angkat bicara. Ia menilai bahwa akar persoalan bukan semata-mata pada individu anggota DPRD, melainkan ada pada lemahnya kontrol dari partai politik yang menaungi mereka.
“Yang bertanggung jawab itu ketua partai, karena anggota dewan itu delegasi, urusan daripada partai,” ujar Nawawi.
Ia menekankan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab penuh terhadap perilaku dan sikap kadernya, terutama yang telah terpilih menjadi anggota dewan. Menurut Nawawi, seharusnya sejak awal partai memberikan pembekalan yang memadai mengenai fungsi, tugas, dan etika sebagai anggota legislatif.
“Maka partai harus melakukan pemanggilan, tanya sebenarnya apa ini. Kan seharusnya dari awal juga ada pembekalan apa fungsi, tugas anggota dewan,” katanya.
Lebih lanjut, Nawawi menyoroti bahwa DPRD bukanlah tempat belajar atau tempat bertanya antar anggota, apalagi lintas partai. Setiap kader harus kembali kepada partainya masing-masing untuk berkonsultasi atau meminta arahan.
“Karena dalam DPRD tidak boleh bertanya kepada yang lain karena bukan madrasah, bukan sekolah. Kembali ke partai untuk nanya ini itu, bukan ke anggota dewan yang beda partai,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan fraksi dalam DPRD adalah pengejawantahan dari partai politik. Oleh karena itu, partai harus memastikan anggotanya benar-benar memahami peran tersebut sebelum resmi dilantik.
“Kendali anggota dewan itu, makanya ada fraksi. Itu pengejawantahan dari partai. Harusnya kongkrit, partai itu ssebelum dilantik anggota dewannya harusnya ada pembekalan,” tambah Nawawi.
Melihat adanya anggota dewan yang bersikap tidak konsisten dan keluar dari garis partai, Nawawi mendesak agar ketua partai segera mengambil langkah pembinaan. Menurutnya, sikap mencla-mencle tidak pantas ditunjukkan oleh seorang duta partai di lembaga legislatif.
“Ketua partai ini mengadakan pembinaan terhadap anggota dewan yang mencla-mencle seperti ini, karena duta dari partai. Mereka nyalon dari partai,” ujarnya.
Jika setelah dilakukan pembinaan anggota tersebut tetap tidak mengindahkan arahan partai, Nawawi pun menyarankan agar dilakukan tindakan tegas melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
“Kalau dipanggil partai tidak mau, ya PAW saja. Masih banyak anggota yang kualitasnya lebih baik, yang siap duduk dengan lebih baik,” pungkasnya. (*/Red)