Pemkot Cilegon Kejar Jawaban Kemendagri Soal Hutang untuk JLU, Keputusan Final Tunggu Restu DPRD

KonteksMedia – Pemkot Cilegon jemput bola akan mengambil surat resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pinjaman daerah untuk pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) pada hari ini Jum’at (3/10/2025).

Plt Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Cilegon Aziz Setia Ade, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk pemiyaan JLU tanpa dukungan pinjaman. Skema pembiayaan yang diajukan melibatkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan nilai pinjaman sebesar Rp300 miliar.

“Kami minggu kemaren sudah berkonsultasi dengan kemendagri, secara lisan sudah dijawab. Kemendagri akan melakukan jawaban secara tertulis dan Alhamdulillah sudah selesai hari ini suratnya akan dijemput oleh tim kita dari Bapeda dan Setda,” ujar Azis, Jum’at (3/10/2025).

Also Read:

Ironi Kota Industri: 27 Tahun Kota Cilegon, DPRD Soroti Pengangguran, Rutilahu Hingga Kawasan Kumuh

Azis menambahkan, surat dari Kemendagri tersebut ada surat konsultasi apakah pinjaman tersebut sesuai prosedur atau tidak.

“Bahwa kemaren kan menyebut pinjaman harus tertuang dalam RKPD, kemudia ada yang bilang bahwa ini tidak harus tertuang dalam RKPD, yang tertuang dalam RKPD adalah nama program atau kegiatan harus tertuang,” kata Azis

Also Read:

Tim Setwan DPRD Cilegon Juara 1 Liga Sepak Bola Antar OPD

Azis mengaku terlaksana atau tidaknya pinjaman tersebut menunggu surat resmi jawaban dari Kemendagri hari ini.

Sebelumnya, DPRD sempat menolak skema pinjaman karena belum ada landasan hukum yang kuat. Namun, Azis menegaskan pinjaman ini sudah sejalan dengan RPJMD yang telah disahkan.

Also Read:

27 Tahun Kota Cilegon: Kepemimpinan Transformatif dan Arah Baru Kota Cilegon

“Sesuai dengan konsultasi secara lisan, bahwa itu tidak perlu tertuang dalam RKPD, tapi nanti akan dibahas dalam KUA-PPAS, apakah pembiayaan dari pinjaman, dari PAD, dari bantuan atau hibah itumaj terserah dari kita melakukan rencana pembiayaannya,” katanya

Tentunya kepastian bjsa dijalankan atau tidak Azis mengakui bahwa persetujuan dari DPRD adalah hasil final.

Also Read:

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum UNPAM Gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan di Carenang Serang

“Walaupun itu sudah bisa menurut aturan dari jawaban Kemendagri, tetapi dewannya kekeh engga mau menyetujui ya kita tidak masalah, setelah dewan setuju aja,” pungkasnya

Proyek JLU sendiri diproyeksikan menjadi salah satu infrastruktur strategis di Cilegon yang mampu mengurai kemacetan sekaligus membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat. (*/Red)

Also Read:

Prinsip Sustainable Development dalam Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat