Sokhidin Apresiasi Terobosan Gubernur Andra Soni: Cilegon Sudah Saatnya Menyusul Musrenbang Non-APBD
Redaksi
8 November 2026 16:59
.
3 min read
Cilegon – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengapresiasi terobosan Gubernur Banten Andra Soni yang resmi meluncurkan Musrenbang Non-APBD bertajuk Rembuk Ngabangun Banten Tahun 2026 di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (5/11/2026) lalu.
Forum tersebut digagas bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten, disebut sebagai Musrenbang Non-APBD pertama di Indonesia.
“Saya mengapresiasi terobosan Pak Gubernur Andra Soni. Ini cara baru yang cerdas. Pembangunan tidak harus menunggu APBD cukup, tapi bisa jalan dengan mengajak semua pihak ikut gotong royong,” kata Sokhidin Minggu (8/11/2026).
Sokhidin mengungkapkan alasan mengapa Kota Cilegon juga harus menyusul Musrenbang Non APBD tersebut, diantaranya berdasarkan data BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Cilegon 2025 mencapai Rp322,68 juta, tertinggi di Pulau Jawa setelah Jakarta Pusat. Sektor manufaktur dan industri pengolahan menyumbang lebih dari 60 persen.
Kemudian Ekonomi Cilegon tumbuh 5,78% dan nilai investasi juga terbesar se-Banten serta tercatat ada sekitar 322 perusahaan, terdiri dari 121 PMA dan 211 PMDN.
“Uangnya ada di Cilegon. Ekonominya sudah tertinggi. Tinggal bagaimana uang itu diubah jadi kesejahteraan lewat Musrenbang Non-APBD,” kata Sokhidin.
Kata Sokhidin, PDRB yang tinggi itu harus sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.
Also Read:
“Inilah paradoks Cilegon. PDRB kita tertinggi. Tapi masih ada warga rumahnya tidak layak huni, masih ada 7,41 persen pengangguran. Artinya, kekayaan industri belum sepenuhnya menetes ke kesejahteraan warga Cilegon,” tegas Sokhidin.
“Musrenbang Non-APBD adalah jembatannya, CSR diarahkan secara terencana, ke RTLH, beasiswa, dan program kesehatan. Agar kolaborasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi satu forum, satu data, satu sasaran,” imbuhnya
Sokhidin mendorong Pemkot Cilegon untuk melakukan langkah-langkah strategis seperti membuat mekanisme kesepakatan, bukan paksaan.
“Pemkot hanya fasilitasi dan menawarkan program. Perusahaan memilih program sesuai kemampuan dan fokus CSR-nya, kemudian bisa teken komitmen bersama dan dilaporkan secara transparan,” katanya
Sokhidin mendorong agar dijadikan agenda tahunan menjelang Musrenbang APBD, Musrenbang Non-APBD digelar setiap tahun sebelum Musrenbang APBD, agar program CSR dan program APBD bisa dibagi tugas dengan jelas mana yang dibiayai APBD, mana yang dibiayai CSR. Hasilnya diumumkan ke publik.
“Cilegon sudah saatnya menyusul. PDRB kita sudah tertinggi, ekonomi Cilegon sudah terbukti, PMA-PMDN dua ratusan lebih. PDRB harus jadi kesejahteraan warga Cilegon. Caranya lewat Musrenbang Non-APBD,” tegasnya.
Kata Sokhidin, DPRD siap mendukung dan mengawal agar gagasan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menjadi agenda tahunan dengan sasaran terukur.
“Kalau ini jalan, PDRB yang tinggi itu bukan lagi sekadar angka di BPS. Tapi berubah jadi rumah layak huni, anak Cilegon dapat beasiswa S1-S3, pesantren terbantu, dan pengangguran berkurang. Itulah Cilegon sejahtera yang sesungguhnya,” pungkasnya (*/Red)
You might also like
