Wakil Ketua DPRD Cilegon Sokhidin Dukung Gagasan Gubernur Banten Soal Musrenbang Non-APBD

Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin. Dok/istimewa

KonteksMedia – Gubernur Banten, Andra Soni merencanakan akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Banten Andra Soni, merencanakan hal itu agar bantuan dari pihak swasta lebih terarah dan Musrenbang Non-APBD rencananya akan dimulai pada 2026.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin menyambut dengan positif rencana yang digagas oleh Gubernur Banten Andra Soni, terkhusus untuk diterapkan di Kota Cilegon.

“Kami di daerah menyambut baik rencana yang digagas oleh Pak Andra Soni agar pemerintah dan swasta bekerja sama dengan baik. Musrenbang non-APBD ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi berbagai masalah terutama soal kebutuhan mendasar seperti, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” kata Sokhidin, Kamis (12/2/2026)

Dalam ranah di Kota Cilegon, Sokhidin menyoroti soal keistimewaan kota baja ini dengan hanya memiliki luas 175,51 kilometer persegi dan penduduk sekitar 483.015 jiwa. Akan tetapi, ada 250 industri dan 109 di antaranya merupakan penanaman modal asing.

Dengan bekal keistimewaan itu kata Sokhidin, perusahaan atau pihak swasta agar bersama-sama mencari jalan keluar karena jangan sampai hanya beroperasi di Kota Cilegon, akan tetapi tidak memberikan keberlangsungan manfaat untuk hajat hidup orang banyak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Kota Cilegon pada akhir 2025 tercatat sebesar 3,44 persen, sekitar 17.310 jiwa, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon per Agustus 2025 7,41 persen atau mencapai 15.000 jiwa.

“Berulang kali mengingat lagi soal ketimpangan yang ada di kota seribu dollar ini, pengangguran masih tinggi, kemudian kemiskinan, semua harus dirumuskan dengan baik untuk mencari jalan keluarnya,” kata sokhidin

Menurut Sokhidin, sekiranya ada tiga prioritas utama jika Musrenbang Non-APBD itu bisa dilaksanakan di Kota Cilegon, diantaranya soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan infrastruktur dan percepatan pengentasan kemiskinan lewat pengentasan pengangguran.

“Rutilahu di Cilegon sampai Januari 2026 ini sebanyak 2508, di tahun 2025 hanya 44 direalisasikan terbangun, tahun 2026 diproyeksikan ada 500 rumah bisa dibangun, 174 menggunakan APBD, 353 rumah rencananya akan menggunakan bantuan dana CSR,” katanya

Prioritas kedua kata Sokhidin soal pembangunan infrastruktur jalan, terutama jalan-jalan strategis penghubung kegiatan masyarakat.

Prioritas ketiga, mengarah pada percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan terukur dengan juga mengentaskan pengangguran secara bertahap dan melibatkan peran aktif industri.

“Dunia usaha memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), mereka telah melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti bedah rumah dan program bantuan lainnya,” katanya

“Jika upaya-upaya ini kita sinergikan berbasis data, InsyaAllah langkah kita untuk mengentaskan berbagai persoalan di Kota Cilegon akan menjadi mudah dan lebih terukur,” imbuhnya.

Pentinganya Musrenbang Non-APBD tersebut kata Sokhidin senafas dengan rencana Gubernur Banten dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk pembangunan lintas kewenangan atau pembangunan yang tidak terakomodasi oleh APBD.

Untuk pelaksanaan secara teknis, Sokhidin memandang pemerintah Kota Cilegon mempunyai peran strategis mewujudkan rencana tersebut, dengan hadirnya Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikukuhkan pada hari ini (12/2).

“Pembentukan forum CSR harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemda dengan industri, harus memiliki visi yang jelas agar program CSR tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya

Sokhidin menambahkan, pembangunan sektor non APBD di Kota Cilegon melalui CSR cukup besar. Forum CSR harus memiliki program strategis, seperti pendataan sektor industri dengan programnya yang terdata dengan baik melalui forum. Sehingga capaian-capaian program bisa terukur dan berdampak.

You might also like

Konteks Media merupakan media suara rakyat, dengan mengedepankan pikiran-pikiran kritis dan terbuka. Memberikan informasi yang faktual, aktual, serta detail kepada publik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip media yang independen sebagai media alternatif jalan pikiran masa depan rakyat Indonesia.