Soal Dewan Ikut Demo di PT LCI, Husen Saidan : Mereka Diundang Masyarakat
Redaksi
11 Juni 2025 04:10
.
3 min read
KonteksMedia – Kehadiran empat anggota DPRD Kota Cilegon dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan pabrik Lotte Chemicals Indonesia (LCI) pada 24 Oktober 2024 lalu, ternyata bukan tanpa alasan. Ketua LSM Gapura sekaligus tokoh masyarakat Tegal Wangi, Husen Saidan, menegaskan bahwa kehadiran para wakil rakyat tersebut merupakan bentuk respon terhadap undangan langsung dari masyarakat.
“Disitu ada badan kehormatan yang juga mengawasi, melihat anggotanya yang saat itu diundang masyarakat secara langsung by phone,” ujar Husen Saidan dalam keterangannya pada Rabu (11/6/2025).
Aksi yang berlangsung pada tanggal 24 Oktober 2024 ini berlangsung aman dan kondusif, tambahan informasi bahwa ada 2 kali aksi di bulan Oktober 2024 itu, yaitu tanggal 24 dan tanggal 29 yang berakhir ricuh dan ada penangkapan terhadap 2 orang dan 2 orang lainnya sedang dicari pihak kepolisian.
Also Read:
Menurut Husen, tidak ada muatan politik atau kepentingan pribadi dalam keikutsertaan para anggota legislatif tersebut. Ia menekankan bahwa mereka hadir dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang sedang menjalankan fungsi pengawasan.
“Yang dituduhkan juga anggota BPK tidak ada maksud lain hanya mengawasi, ikut serta menyaksikan bahkan menandatangani notulen, sebagai kesepakatan bukan perjanjian,” ungkapnya.
Husen pun mengaku bahwa dirinya merupakan penanggung jawab utama dari aksi tersebut. Ia menyebut bahwa kehadiran anggota DPRD justru turut membantu menjaga ketertiban saat unjuk rasa berlangsung.
“Tapi karena itu Demo saya, dan bentuk tanggung jawab moral, pada saat itu beliau (Anggota DPRD Cilegon-red) juga membantu kondusifitas pada saat aksi itu berlangsung dan ikut berperan juga,” lanjutnya.
Lebih jauh, Husein menampik tudingan miring yang menyebut adanya permintaan proyek ataupun upaya perebutan barang-barang bekas (scrap) dalam aksi tersebut.
“Tidak ada kata-kata minta proyek dan apalagi sampai rebutan scrap,” tegasnya.
Also Read:
Ia juga menegaskan bahwa notulen yang ditandatangani bersama saat aksi bukanlah dokumen hukum yang mengikat secara yuridis. Notulen itu, menurutnya, merupakan bentuk kesepakatan moral semata.
“Notulen dan kesepakatan ini bukan hukum tetap, tapi kewajiban tanggung jawab moral terhadap lingkungan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Husein juga mengkritisi pihak perusahaan yang dinilainya tidak membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sekitar sebelum aksi dilakukan.
“Sesuai perintah undang-undang bahwa perusahaan itu harus memberikan ruang pekerjaan dan saat itu belum ada komunikasi, tapi setelah itu pihak Lotte sudah komunikasi sudah baik tapi didemo dengan demo anarkis, itu yang kami sayangkan,” ungkap Husein.
Ia menyayangkan jika perbedaan kepentingan di lapangan justru menimbulkan aksi-aksi yang bersifat anarkis, padahal komunikasi antara perusahaan dan masyarakat bisa dibangun dengan baik tanpa harus menimbulkan kegaduhan.
Lebih lanjut, Husein juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memecah belah kepentingan usaha di wilayah tersebut. Ia menilai, potensi masyarakat lokal seharusnya mendapatkan peluang yang sama.
“Kalau ada kelompok yang mengkotak-kotakkan kepentingan usaha ya menurut kami tidak setuju,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan kepada pihak perusahaan agar lebih terbuka terhadap keberadaan masyarakat yang memiliki badan usaha profesional dan mampu bekerja secara bertanggung jawab.
“Tetapi perusahaan juga harus melihat kalau ada masyarakat sekitar punya PT, CV dan profesional, bertanggung jawab serta pekerjaannya bagus, kenapa tidak diberikan kesempatan walaupun lelang,” tutup Husein.
Pernyataan Husein tersebut menjadi penegasan bahwa aksi unjuk rasa bukan sekadar ekspresi kemarahan, tetapi juga bentuk kontrol sosial terhadap dunia usaha agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar.
Also Read:
Ia berharap ke depan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat bisa dibangun dengan lebih baik dan terbuka, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Dengan demikian, kehadiran wakil rakyat dalam aksi itu semestinya dipahami sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang memperjuangkan hak dan ruang partisipasi di sektor industri yang ada di daerah mereka,” pungkas Husein. (*/Red)
You might also like
