KonteksMedia – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Serang mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang yang tetap menggelar Safari Ramadhan meskipun saat ini daerah tengah melakukan efisiensi anggaran dan menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.
Kami menilai keputusan ini sebagai bentuk ketidakseriusan Pemkab dalam mengelola anggaran, sekaligus mempertanyakan prioritas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Jika memang kondisi keuangan daerah sedang dalam efisiensi, maka seharusnya kegiatan seremonial seperti ini bisa ditunda atau bahkan ditiadakan.
Ketua Umum PC PMII Kabupaten Serang, Nurhidayat, menegaskan bahwa Pemkab Serang gagal memahami urgensi dan prioritas penggunaan anggaran di tengah situasi krusial seperti sekarang.
“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin Pemkab Serang berbicara tentang efisiensi anggaran, sementara di saat yang sama mereka tetap menggelar Safari Ramadhan yang jelas-jelas membutuhkan biaya besar? Jangan sampai ini hanya menjadi ajang pencitraan pejabat di tengah kondisi daerah yang membutuhkan pengelolaan keuangan lebih bijak,” tegas Nurhidayat.
Seperti yang diketahui, Kabupaten Serang saat ini sedang menghadapi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PSU bukan hanya sekadar pemungutan suara ulang, tetapi merupakan ujian bagi demokrasi di Kabupaten Serang.
PSU membutuhkan kesiapan anggaran, infrastruktur, serta sosialisasi yang masif agar dapat berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah Pemkab Serang sudah memastikan bahwa anggaran untuk PSU telah dialokasikan dengan cukup dan tepat sasaran?
PC PMII Kabupaten Serang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan anggaran dan kurangnya fokus Pemkab Serang dalam memastikan PSU berjalan dengan baik. Daripada menghabiskan dana untuk kegiatan Safari Ramadhan yang lebih bersifat seremonial, seharusnya Pemkab lebih mengalokasikan anggaran untuk:
1. Meningkatkan sosialisasi PSU kepada masyarakat agar partisipasi pemilih tetap tinggi dan tidak ada kesan PSU hanya formalitas belaka.
2. Memastikan transparansi anggaran PSU, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan, pengawasan, dan distribusi logistik pemilu.
3. Menjamin netralitas aparatur pemerintah dalam proses PSU agar tidak ada indikasi keberpihakan kepada salah satu calon.
4. Memperkuat pengawasan pelaksanaan PSU, termasuk dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa agar prosesnya berlangsung jujur dan adil.
“Jangan sampai PSU ini menjadi sekadar ajang formalitas belaka yang pada akhirnya tidak membawa perubahan bagi demokrasi di Kabupaten Serang. Pemkab harusnya lebih fokus pada ini daripada menggelar acara yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Nurhidayat.
Sejak awal, Pemkab Serang selalu berbicara tentang efisiensi anggaran, tetapi ironisnya, mereka tetap mengadakan kegiatan yang membutuhkan biaya besar tanpa urgensi yang jelas. Ini adalah bentuk ketidakkonsistenan yang harus dikritisi.
Beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Pemkab Serang:
1. Berapa besar anggaran yang digunakan untuk Safari Ramadhan ini?
2. Apakah kegiatan ini lebih penting dibandingkan dengan PSU yang akan dihadapi?
3. Apa manfaat nyata dari Safari Ramadhan ini bagi masyarakat, selain sekadar formalitas tahunan?
4. Mengapa Pemkab Serang tidak mengalokasikan anggaran ini untuk hal yang lebih prioritas, seperti perbaikan layanan publik atau bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu?
Jika Pemkab Serang benar-benar berkomitmen terhadap efisiensi anggaran, maka seharusnya Safari Ramadhan ini tidak perlu diadakan atau setidaknya dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak membebani keuangan daerah.
PC PMII Kabupaten Serang menduga bahwa Safari Ramadhan ini hanya menjadi ajang pencitraan dan kepentingan politik tertentu, apalagi jika ada oknum yang memanfaatkannya sebagai cara untuk mendulang simpati menjelang PSU.
Kami menuntut Pemkab Serang untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran daerah. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi kegiatan seremonial yang tidak berdampak nyata, sementara kebutuhan fundamental seperti pelayanan publik, infrastruktur, dan proses demokrasi justru dikesampingkan.
PC PMII Kabupaten Serang menegaskan bahwa kami tidak menolak kegiatan keagamaan, tetapi harus ada pertimbangan rasional dalam pengalokasian anggaran. Pemkab seharusnya lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan Ramadhan yang tidak membebani keuangan daerah, misalnya dengan:
– Mengoptimalkan masjid-masjid setempat tanpa harus menggelar acara besar-besaran yang menghabiskan anggaran.
– Memanfaatkan media digital untuk dakwah dan kajian Ramadhan tanpa harus menggelar acara yang boros anggaran.
Jika Pemkab Serang tetap memaksakan Safari Ramadhan ini tanpa transparansi anggaran yang jelas, maka wajar jika masyarakat mencurigai bahwa ada kepentingan tertentu di balik agenda ini.
Sebagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap keadilan sosial dan transparansi pemerintahan, PC PMII Kabupaten Serang tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemkab, terutama dalam memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara benar, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jika Pemkab Serang tetap nekat melanjutkan pemborosan ini tanpa transparansi yang jelas, maka kami siap melakukan aksi dan mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Serang. Rakyat sudah cukup lelah dengan janji-janji manis tanpa realisasi,” tutup Nurhidayat.
Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk ikut mengawal kebijakan ini. Kabupaten Serang membutuhkan pemimpin yang transparan, adil, dan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan yang hanya sibuk membangun citra di tengah krisis yang nyata. (*/Red)